Pemuda Perindo Siap Kawal Pilkada 2018 Bebas Hoax

Rabu, 31 Januari 2018 14:00

JAKARTA - Pemilihan Kepala Daerah 2018 serentak yang dilaksanakan di 171 wilayah disinyalir rawan kampanye hitam. Apalagi, mendekati masa Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019 mendatang yang dimungkinkan terus bermunculan informasi konten negatif.

Karenanya, Bawaslu RI melakukan penandatangan nota kesepakatan aksi dengan KPU RI dan Kementerian Kominfo, Rabu (31/1/2018). Kerja sama ini dilakukan dalam rangka melawan hoax dan ujaran kebencian di internet dalam proses Pilkada 2018.

Bersamaan dengan itu pula lembaga pengawas pemilu melaunching “Deklarasi Internet Indonesia Bebas Hoaks dan Konten Negatif dalam Pilkada 2018” bekerjasama dengan sejumlah perusahaan layanan media sosial.

Menanggapi kerjasama tersebut, Ketua DPP Pemuda Perindo Effendy Syaputra mengatakan adanya kesepakatan bersama itu untuk menjaga jalannya Pilkada 2018 tetap damai dan aman yang harus dipatuhi seluruh lapisan masyarakat.

Dengan demikian, lanjut Effendi, Pilkada pasti akan berlangsung sejuk dan jauh dari hal-hal negatif seperti mengadu domba dan lain sebagainya.

“Itu langkah positif, kami sangat mengapresiasi dan mendukung MoU tersebut,” ujar Effendi Syahputra saat dihubungi, hari ini.

Pemuda Perindo turut mengimbau kepada kader untuk senantiasa bersikap santun dan beretika dalam menyampaikan pendapat dan ide dalam kaitannya beraktifitas di media sosial.

Bahkan, Effendi menegaskan Pemuda Perindo selalu menekankan kepada seluruh kadernya untuk mengawal terselenggaranya Pilkada dengan tertib.

“Misalnya, tidak dengan memposting atau menyebarkan berita-berita hoax atau pembunuhan karakter lewat media sosial,” paparnya.

Sumber: Partai Perindo

Read more ...

Wakabid MedKom DPW Pemuda Perindo Jatim: Bijaklah Dalam Ber-Medsos.

Rabu, 24 Januari 2018 10:00

SURABAYA - Dalam mengantisipasi penggunaan media sosial dikalangan para remaja tentang maraknya penyebaran informasi - informasi hoax belakangan ini di jejaring media sosial, terutama informasi dan pemberitaan yang berkaitan seputar SARA. Ditemui disela-sela kegiatannya dalam rapat luar biasa Ikatan Alumni suatu perguruan tinggi di Surabaya, Putu Setiawan F. Giri, SE. yang menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Media dan Komunikasi Massa DPW Pemuda Perindo Jawa Timur angkat bicara.

“Untuk apa kita mengumbar hal-hal yang berkaitan dengan SARA. Menyebarkan segala berita fitnah dan informasi yang berunsurkan SARA. Sedangkan kita ini adalah rakyat yang sedang ingin mencari kesejahteraan hidup. Berargument dan berdebat di medsos itu malah akan merugikan kedua belah pihak yang berseteru. Gunakanlah Media Sosial itu sebagai ajang sharing dan look up perkembangan negara lain agar kita tidak ketinggalan informasi. Bijaklah dalam ber-medsos dan jangan lupa kita harus memperhatikan etika dalam berkomunikasi di dunia Medsos.” Ungkap Putu Setiawan, Wakabid MedKom Massa DPW Pemuda Perindo Jatim.

Ketua DPW Pemuda Perindo Jawa Timur juga turut menegaskan bahwasanya SARA itu justru melemahkan keamanan kesatuan NKRI ini.

“Ya saya sependapat dengan Wakabid saya bahwasanya dalam bermedsos itu, ambil baiknya, buang buruknya. Contoh kecil saja. Saya dapat bertemu dengan teman saya semasa SD di Media Sosial, padahal sudah kehilangan kontak sekian belasan tahun. Saya bersyukur atas hal ini. Jadi pesan saya, Gunakanlah Medsos ini dengan bijak. Perkembangan dunia bisa kita lihat disitu. Saya juga menegaskan, Justru SARA itu akan melemahkan keamanan dan kesatuan negara kita, Republik Indonesia.” Ujar Nino Yogantoro, Ketua DPW Pemuda Perindo Jawa Timur.

(tim)

Read more ...

Pemerintah Diminta Tegas Sikapi Isu SARA di Pilkada

Selasa, 23 Januari 2018 17:00

JAKARTA - Pemerintah diminta tegas menegakkan hukum apabila ada pihak-pihak yang menggunakan isu suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019. 

Pengajar Program Pascasarjana Kajian ilmu Kepolisian Universitas Indonesia, Prof Dr Bambang Widodo Umar mengatakan, secara umum demokrasi di Indonesia belum berjalan dengan baik. 

Buktinya, kata dia, pilkada atau pilpres saat ini cenderung masih menonjol sebagai ajang perebutan kekuasaan, bukan ajang adu ide dan program pembangunan. 

Alhasil, sambung dia, berbagai cara dilakukan oleh masing-masing kelompok untuk meraih kemenangan tanpa memikirkan dampak sosial kemasyarakatan yang timbul.

“Sebagai negara berideologi Pancasila dan memiliki Bhinneka Tunggal Ika seharusnya para penyelenggara negara mampu menekan pelaksana atau peserta (parpol-red) agar pilkada berjalan sesuai aturan yang berlaku dan telah disepakati untuk tidak melakukan cara-cara kotor,” tutur Bambang, di Jakarta, Selasa (23/1/2018).

Karena itu, lanjut Bambang, tindakan tegas penyelenggara pilkada harus diwujudkan dengan tidak menoleransi siapa pun peserta yang menyimpang dari aturan. 

Dia menilai isu SARA menjadi momok paling berbahaya bagi keutuhan NKRI. Apalagi, kata dia, sekarang banyak kelompok yang memanfaatkan kecanggihan media sosial untuk menyebar propaganda, baik berupa narasi kekerasan, ujaran kebencian, maupun hoax.

“Gejolak masyarakat yang beberapa waktu lalu sempat naik tensinya akibat masih belum terwujudnya harapan besar bangsa ini yang dari dulu sampai kini belum terwujud, yaitu tatanan kehidupan bangsa dan negara yang harmoni sesuai karakteristik sosial, politik, hukum, dan ekonomi Indonesia,” tutur Bambang. 

Dia mengatakan, kemajuan ilmu pengetahuan, terutama internet (dunia maya) merupakan fenomena yang tidak bisa dihindari. 

Sayangnya, kata dia, kemajuan teknologi belum sepenuhnya dimanfaatkan secara benar. Bahkan, ada sebagian orang yang menjadikan sebagai peluang yang mengarah terjadinya kontradiksi. 

Bambang menilai kondisi itu bukan karena kesalahan sistem, tetapi ada pihak yang sengaja menyalahgunakan dunia maya untuk kepentingan kelompok tertentu yang sejauh ini belum ditindak secara tegas dan obyektif. 

Kondisi tersebut, sambung dia, dimanfaatkan mereka untuk melakukan propaganda negatif di dunia maya, terutama yang menyangkut isu SARA.

Bambang berharap masyarakat memiliki kekebalan dari propaganda atau kampanye hitam dalam pilkada serentak nanti. Salah satu caranya memberi kepercayaan kepada para pimpinan nonformal di masyarakat seperti tokoh masyarakat, ketua adat untuk memperkuat nilai-nilai dan tradisi kepada warganya agar menjaga keharmonisan dan kedamaian, di samping terus memelihara dan merawat nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.

Sumber: Sindonews

Read more ...

Partai Perindo Himbau Orangtua Waspadai Kecanduan Anak terhadap Smartphone

Selasa, 23 Januari 2018 17:00

JAKARTA - Smartphone atau telefon pintar saat ini menjadi barang yang dimiliki hampir semua orang, tidak terkecuali anak-anak. Tidak hanya kegiatan berkomunikasi, segala hiburan bisa diperoleh dari segenggam telefon pintar.

Penggunaan gadget atau gawai yang berlebihan ternyata bisa menyebabkan kecanduan hingga berpotensi gangguan jiwa. Hal tersebut terjadi pada dua remaja di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur.

Ketua Bidang Perempuan dan Anak DPP Partai Perindo Ratih Gunaevy memandang gawai sudah menjadi bagian dari kebutuhan hidup masyarakat.

“Melalui handphone kita bisa mendapatkan berbagai informasi dan hiburan, juga sarana berkomunikasi dengan orang lain,” ujar Ratih saat dihubungi, Selasa (23/1/2018).

Namun di sisi lain ketika berkumpul bersama orangtua, terkadang anak kecil zaman nowjustru keasyikan mengutak-atik gadget. Penggunaan game di gadget yang berlebihan dapat memberi dampak kurang baik utamanya kepada anak-anak.

“Itu adalah fenomena yang semakin sering kita lihat dan harus kita waspadai bersama karena secara perlahan menjadikan anak-anak kecanduan,” ujar Ratih.

Menurut Ratih peran orangtua menjadi poin utama untuk melakukan pengawasan saat anak menggunakan gagdet dalam waktu yang berlebihan.

“Sebaiknya orangtua dapat lebih memberikan waktu untuk bisa berinteraksi dengan anak agar tidak menghabiskan waktu hanya dengan smartphone-nya,” tegas Ratih.

Ratih mengatakan perlunya komunikasi intens antara orangtua dan anak sebagai celah bagi orangtua untuk membatasi penggunaan gadget pada anak. Dengan begitu, secara otomatis akan menghindarkan anak-anak dari ketergantungan terhadap telefon pintar.

Di tengah kekhawatiran ketergantungan seperti ini, orangtua pun harus meluangkan waktu mengajak anak-anak bermain bersama di ruang terbuka.

“Sesekali berpesan kepada anak untuk bijak menggunakan gadget, bisa dengan gurauan ringan. Seperti ‘handphone-nya juga butuh istirahat lho’ atau upaya semacamnya agar ada batasan bagi anak dalam mengakses gadget,” papar Ratih.

Untuk diketahui, Indonesia masuk peringkat lima besar negara pengguna gadget, khususnya smartphone. Data yang diambil tahun 2014 itu menunjukkan bahwa pengguna aktif smartphone adalah sekitar 47 juta, atau sekitar 14 persen dari seluruh pengguna handphone.

Dilihat dari komposisi usia, persentase pengguna gadget yang termasuk kategori usia anak-anak dan remaja di Indonesia cukup tinggi, yaitu 79,5 persen.

Survei yang dilakukan oleh Kementerian Informasi dan Unicef tahun 2014 itu menggambarkan anak menggunakan gadget sebagian besar untuk mencari informasi, hiburan, serta menjalin relasi sosial.

Sumber: Partai Perindo

Read more ...

Jokowi: Masyarakat Sudah Semakin Matang Berdemokrasi

Selasa, 23 Januari 2018 13:00

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pengarahan kepada anggota Tentara TNI dan Polri di Aula Gedung Gatot Subroto, Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (23/1/2018).

Dalam arahannya, Jokowi menyampaikan rasa bangganya karena Indonesia telah berhasil menyelenggarakan beberpa kali pemilu legislatif, presiden, gubernur dan bupati/wali kota secara demokratis dan tertib.

"Artinya msyarakat kita semakin matang semakin dewasa dalam berdemokrasi semakin dewasa dalam semakin matang berpolitik," ujar Jokowi dalam sambutannya membuka Rapat Pimpinan (Rapim) TNI dan Polri tahun 2018. 

Terkait hal ini, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menilai anggota TNI dan Polri telah menjalankan tugasnya dengan baik dalam mengamankan tugas demokrasinya.

"Untuk itu saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh jajaran TNI dan Polri," ujar mantan Wali Kota Solo ini.

Sumber: Sindonews

Read more ...

Atasi TKI Ilegal, Ini Kata Partai Perindo

Senin, 22 Januari 2018 13:00

JAKARTA - Partai Perindo menyayangkan praktek penyaluran tenaga buruh migran atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri secara ilegal masih kerap terjadi. Mengatasi persoalan tersebut, Perindo mendesak agar agen penyalur TKI ilegal disanksi tegas.

Ketua Bidang Perempuan dan Anak DPP Partai Perindo Ratih Gunaevy mengatakan kebanyakan calon TKI dijadikan korban dari praktek tersebut adalah kaum perempuan. Mereka terpaksa meninggalkan kampung halaman lantaran terbujuk rayu upah besar dari agen penyalur TKI ilegal.

“Mereka tergoda dan diiming-iming gaji besar,” ujar Ratih ketika dikonfirmasi, belum lama ini.

Menurut Ratih faktor ekonomi kerap menjadi dasar utama bagi sebagian masyarakat Indonesia memutuskan menjadi buruh migran. Melihat tetangga ataupun saudara sukses diperantauan memicu mereka mengikuti jejak menjadi TKI.

“Terlebih ketika melihat tetangga kanan-kiri memiliki kehidupan lebih baik, pasti timbul niat untuk hidup lebih berkecukupan demi keluarga dengan menjadi TKI,” tutur Ratih.

Untuk meningkatkan status sosial dan ekonomi keluarga, lanjut Ratih, mereka memberanikan diri menjadi TKI di luar tanpa memiliki keterampilan. Prosedur yang tidak sesuai aturan diterobos. Ironisnya, banyak calon TKI malah ditipu oknum agen TKI yang hanya mengeruk keuntungan semata.

Terkait maraknya TKI ilegal, Partai Perindo berharap pihak terkait memberi perhatian khusus terhadap kegiatan agen penyalur tenaga kerja khususnya terkait perizinan sesuai aturan. Sebab, agen yang mengirimkan TKI ke luar negeri tanpa izin dianggap telah melakukan trafficking atau perdagangan manusia.

“Dikhawatirkan terjadi perdagangan manusia sehingga calon TKI diperlakukan secara tidak manusiawi. Jika agen penyalur TKI melanggar ketentuan harus ditindak tegas,” tandas Ratih.

Ratih mengimbau kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati ketika memutuskan mendaftarkan diri menjadi TKI. Patut juga untuk mewaspadai agen-agen penyalur TKI tidak bertanggung jawab yang menawarkan gaji besar.

“Calon TKI harus pastikan dahulu informasi soal agen penyalur TKI yang telah memiliki izin resmi,” tutupnya.

Sebelumnya, tim gabungan Kementerian Ketenagakerjaan serta Bareskrim Polri menggagalkan pengiriman 98 calon pekerja migran.

Para TKI tersebut yang akan dikirim dan bekerja ke luar negeri diamankan di Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN) Restu Putri Indonesia yang beralamat di Jalan Robusta Raya Blok Q7/8, Pondok Kopi, Jakarta Timur.

Para calon TKI itu hendak dikirim ke Timur Tengah tanpa mengantongi pasport dan KTP. Kini mereka telah dititipkan sementara di Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) Kementerian Sosial.

Sumber: Partai Perindo

Read more ...

Bentuk Satgas Nusantara, Polri Ingin Sejukkan Situasi Pilkada

Jumat, 19 Januari 2018 22:00

JAKARTA - Mabes Polri membentuk Satuan Tugas (Satgas) Nusantara untuk menjaga situasi keamanan ketertiban masyarakat (kamtibnas) selama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018. 

Satgas tersebut beranggotakan personel kepolisian, tokoh masyarakat dan tokoh agama. 

Kapolri Inspektur Jenderal PolisiTito Karnavian mengatakan, pembentukan satgas ini untuk menjaga stabilitas keamanan dan kenyamanan masyarakat. 

Mengibaratkan mobil, Tito mengatakan, partai sudah memanaskan mesin. "Jangan sampai kepanasan, mesinnya terlalu panas maka perlu ada pendingin. Maka kita perlu juga tokoh masyarakat yang memberikan pernyataan menyejukkan. Kita akan bekerja sama dengan seluruh potensi masyarakat dan stakeholder terkait," tuturnya. 

Menurut dia, upaya kepolisian saat ini adalah mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi nanti ada 171 daerah yang menggelar pilkada serentak. "Perlu ekstra keras untuk mengantisipasinya," tuturnya. 

Pihaknya juga telah mendata lokasi-lokasi yang ditengarai memiliki kerawanan, yakni Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Jawa Barat dan lainnya.

Sumber: Sindonews

Read more ...

Jusuf Kalla: Pilkada Serentak Harus Aman dan Damai

Jumat, 19 Januari 2018 21:00

SURABAYA - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) berharap semua Pilkada serentak yang digelar di Indonesia bisa berjalan dengan aman dan damai. Kesiapan penyelenggara serta tim keamanan sudah teruji dari serangkaian pesta demokrasi yang sudah dilakukan di Indonesia.

"Kan bukan sekali ini saja pelaksanaan Pilkada. Kita sudah beberapa kali menggelar pemilihan kepala daerah dan pemilihan pemimpin negara. Tentu semuanya sudah berpengalaman menjaga berlangsungnya kegiatan itu menjadi aman," ujar JK ketika ditemui disela-sela pembukaan Sidang Tanwir I Aisyiyah di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jumat (19/1/2018).

Dia melanjutkan, semangat kebersamaan dalam merajut persatuan dan menjaga kebhinekaan di negeri ini menjadi prioritas utama. Kedewasaan berpolitik yang ada di Indonesia terus membaik. "Saat ini yang terpenting pelaksanaan Pilkada berlangsung aman. Semua pihak bekerja dengan baik dalam menjalankan tugasnya," ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, JK berharap besar Sidang Tanwir I Aisyiyah tahun ini yang digelar di Kota Pahlawan mampu menghasilkan pemikiran yang cemerlang. Para kader Aisyiyah juga bisa merumuskan tentang perkembangan ekonomi di masa depan. "Kita sangat menghargai bagaimana usaha-usaha Aisyiah di masa depan. Mereka akan selalu besar lagi jika bisa mengikuti zamannya," kata JK.

Sumber: Sindonews

Read more ...

Verifikasi Faktual Parpol Serentak, Sekjen Perindo: KPU Layak Diapresiasi

Jumat, 19 Januari 2018 17:20

JAKARTA - Partai Perindo mengapresiasi langkah dilakukan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan verifikasi faktual secara serentak terhadap parpol calon peserta Pemilu 2019 pasca-putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pasal 173 ayat 1 dan 3 UU No 7/2017 tentang Pemilu.

“KPU telah menunjukkan sikap independensi dan layak diapresiasi serta didukung,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Perindo Ahmad Rofiq saat dihubungi, Jumat (19/1/2018).

Rofiq mengatakan Partai Perindo menghargai ketegasan KPU yang tidak terpengaruh ajakan parpol lain yang akan mengikuti Pemilu cukup dengan hanya melakukan verifikasi administrasi, tanpa mengikuti verifikasi faktual.

“Kami melihat kesungguhan KPU tanpa kompromi. Dan, semoga KPU bisa menjalankan proses verifikasi faktual ini dengan baik seperti yang telah diterapkan terhadap Perindo dan PSI,” ungkap Rofiq.

Menurutnya keadilan bagi seluruh parpol peserta Pemilu memang harus ditegakkan tanpa terkecuali, termasuk dalam menjalani tahap verifikasi faktual merupakan hal mutlak diikuti seluruh parpol calon peserta Pemilu.

Terpenting, lanjut Rofiq dalam proses verifikasi faktual ini, Partai Perindo mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut serta mengawasi proses ini. Tujuannya agar masyarakat mengetahui partai mana saja yang berhak dan tidak mengikuti Pemilu mendatang.

“Ini dimaksudkan agar publik juga mengetahui dan memahami parpol mana saja yang memenuhi syarat serta parpol mana saja yang tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu,” tutup Rofiq.

Seperti diketahui, MK telah memutuskan uji materi Pasal 173 ayat 1 dan 3 UU No 7/2017 tentang Pemilu dan dalam putusannya MK mewajibkan setiap parpol diverifikasi secara faktual pada Pemilu 2019.

Dengan putusan tersebut, KPU RI siap melaksanakan perintah MK untuk melakukan proses verifikasi faktual serentak terhadap seluruh parpol lama dan parpol baru yang akan bertarung di Pemilu 2019.

Sumber: Partai Perindo

Read more ...

Cara Ampuh Pemuda Perindo Atasi Golput di Kalangan Remaja

Jumat, 19 Januari 2018 17:00

JAKARTA - Ketua DPP Pemuda Partai Perindo Effendi Syahputra mengatakan generasi muda memiliki peran penting dalam penyelenggaraan Pemilu. Namun, disayangkan jika mereka tidak memberikan hak suaranya di Pemilu.

Menurut Effendi agar Pilkada dan Pemilu semakin semarak dan terhindar dari golongan putih, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) perlu melibatkan generasi muda dalam pelaksanaan pesta demokrasi tersebut. Contohnya dengan mengajak para remaja untuk ikut berpartisipasi sebagai panitia penyelenggara Pemilu.

“Dengan begitu menjadi bukti bahwa Pemilu bisa melibatkan pihak lain yang selama ini kurang dijangkau atau dilibatkan dalam pelaksanaan Pemilu yaitu anak-anak muda,” ujarnya saat dihubungi, Jumat (19/1/2018).

Effendi mengatakan selain untuk menarik partisipasi pemilih pemula, sosialisasi terkait Pemilu juga bisa menjadi modal bagi generasi muda untuk memahami apa itu Pemilu sehingga mereka tertarik pada dunia politik.

“Sosialisasi terkait Pemilu hal wajib dan harus menjadi bagian dari program kerja KPU dan Bawaslu. Caranya dengan memaksimalkan peran serta para pelajar, mahasiswa, dan organisasi pemuda untuk ikut meningkatkan partisipasi pemilih pemula. Hal ini juga sebagai edukasi politik bagi mereka,” tuturnya.

Effendi menyarankan agar KPU ikut menggandeng ikon muda yang sedang digandrungi remaja saat ini untuk dilibatkan dalam pelaksanaan Pemilu. Ikon muda tersebut bisa dijadikan sarana sosialisasi bagi pemilih pemula di Pemilu untuk meminimalisir angka golput di kalangan generasi muda saat ini.

“Untuk menekan jumlah golput, bisa dengan merekrut publik figur atau atlet olahraga yang terkenal di kalangan muda-mudi dengan mengajak mereka berpartisipasi di Pemilu,” ungkapnya.

Sumber: Partai Perindo

Read more ...

Perindo Ajak Publik Awasi Verifikasi Faktual Parpol Lama

Jumat, 19 Januari 2018 16:00

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Ahmad Rofiq mendukung kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melanjutkan verifikasi faktual partai politik (parpol), meski terkendala waktu dan ketersediaan anggaran.

"KPU telah menunjukkan sikap independensinya dan tidak terpengaruh oleh ajakan parpol-parpol yang sekadar hanya melakukan verifikasi administrasi," kata Rofiq dalam siaran persnya, Jumat (19/1/2018).

Menurut Rofiq, partainya berharap KPU dalam menjalankan verifikasi faktual ini dengan penuh kesungguhan dan tanpa kompromi, sebagaimana verifikasi yang dilakukan terhadap Perindo dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Dia berharap, keadilan harus diterapkan kepada semua parpol calon peserta pemilu 2019. Dia meyakini, lembaga yang dipimpin Arief Budiman ini akan melakukannya secara baik dan profesional.

Untuk itu, Perindo mengajak kepada seuruh elemen masyarakat untuk turut serta mengawasi proses verifikasi faktual tersebut.

"Hal ini dimaksudkan agar publik juga tau bahwa partai-partai mana saja yang memenuhi sarat dan partai mana saja tidak tidak memenuhi sarat sebagai peserta pemilu," tandasnya.

Sumber: Sindo News

Read more ...

Pengabaian Verifikasi Faktual Dinilai Perilaku Inkonstitusional

Kamis, 18 Januari 2018 20:30

JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil menyatakan bahwa tidak melakukan verifikasi faktual adalah perilaku inkonstitusional terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 53/PUU-XV/2017. Maka itu, mereka mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjalankan putusan MK terkait verifikasi faktual bagi seluruh partai politik (Parpol) calon peserta Pemilu.

"Verifikasi faktual adalah hak yang mutlak, tidak melakukan verifikasi faktual adalah perilaku inkonstitusional terhadap putusan MK," ujar Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil yang juga sebagai Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini dalam keterangan tertulisnya yang diterima SINDOnews, Kamis (18/1/2018).

Koalisi Masyarakat Sipil mendorong KPU selaku pemegang pemain utama dalam proses ini harus menunjukkan sikap percaya diri dengan posisi semula untuk taat melaksanakan putusan MK, dengan melakukan verifikasi faktual pada seluruh partai yang lolos penelitian administrasi. 

Karena, koalisi menilai KPU selaku institusi penyelenggara akan menjadi pertaruhan untuk melihat seberapa berani KPU menjadi lembaga yang mandiri lepas dari kepentingan pihak terkait. "Hal ini harus didorongkan kepada KPU," katanya.

Mengingat sifat rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR pada Selasa 16 Januari 2018 tidak lagi mengikat pasca putusan MK terdahulu. "Sehingga KPU bisa melaksanakan putusan MK ini sesuai dengan mandat konstitusional putusannya," paparnya.

Adapun yang terlibat dalam Koalisi Masyarakat Sipil itu selain Perludem adalah Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, KoDe Inisiatif, CORRECT dan PUSaKO UNAND.

Sumber: Sindonews

Read more ...

Perindo Yakin Pilkada 2018 Berjalan Tertib dan Aman

Rabu, 17 Januari 2018 17:30

JAKARTA - Ajang Pemilihan Kepala Daerah 2018 yang berlangsung di 171 wilayah di Indonesia dipastikan berjalan aman dan lancar meskipun rentan terjadinya letupan kecil.

Ketua Bidang Politik Dan Kebijakan Publik DPP Partai Perindo Mohammad Yamin Tawary memandang adanya konflik adalah hal biasa dalam setiap perhelatan Pilkada.

Berkaca pada Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu, Yamin yakin untuk Pilkada 2018 di berbagai wilayah nanti bisa diminimalisir timbulnya konflik dan dapat berjalan tertib dan aman.

“Pertarungan para calon kepala daerah merupakan perlombaan untuk kebaikan dan persaingan sehat demi membangun daerah masing-masing ke arah yang lebih baik,” papar Yamin ketika dimintai keterangannya, hari ini.

Selain itu, lanjut Yamin, KPU sebagai penyelenggara pesta demokrasi harus bersikap adil, berintegritas tinggi dan tegas dalam mengambil sikap sehingga tidak menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat atau pihak-pihak yang kalah di Pilkada.

Masyarakat Indonesia yang kian cerdas soal politik, menurut Yamin akan mengikuti aturan dalam mengikuti Pilkada.

Misalnya, jika terdapat ketidakpuasan maupun kecurangan di Pilkada masyarakat bisa mengadukan ke Bawaslu. Kalaupun terdapat anggota KPU maupun Bawaslu diketahui melanggar peraturan di Pilkada bisa dilaporkan ke DKPP.

“DKPP khusus untuk mengadili penyelenggara yang melanggar aturan. Nah, kalau masih tidak puas masih ada MK,” tandas Yamin.

Sumber: Partai Perindo

Read more ...

Partai Perindo Cetak Perempuan Indonesia Terjun ke Politik

Selasa, 16 Januari 2018 22:15

JAKARTA - Kabid Perempuan dan Anak DPP Partai Perindo Ratih Purnamasari Gunaevy menyampaikan bahwa keikutsertaan perempuan pada Pilkada 2018 akan mampu melahirkan banyak kebijakan membangun masyarakat, khususnya memberdayakan kaum perempuan.

Menurutnya kedudukan perempuan dalam pemerintahan dapat menciptakan kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan. Terlebih perempuan memiliki sifat mengayomi dalam bermasyarakat.

“Perempuan itu sebagai penyeimbang kaum lelaki dalam berpolitik. Sifat kehati-hatian dan lemah lembut perempuan bisa mengayomi masyarakat dalam menyelesaikan masalah tanpa tergesa-gesa,” ujar Ratih saat dihubungi, Selasa (16/1/2018).

Dia menegaskan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan dan peluang yang sama dalam membangun serta mewujudkan kesejahteraan bangsa.

“Perempuan dan laki-laki memiliki peran dan kedudukan yang setara di semua bidang pembangunan baik itu politik, ekonomi, hukum, pendidikan dan sosial,” tuturnya.

Karena, lanjut Ratih perempuan memiliki banyak kesempatan untuk berbuat dan bergerak sesuai dengan kapasitas maupun kapabilitasnya.

Ratih yang juga selaku Wakil Ketua Umum DPP Kartini Perindo memberikan dukungan penuh kepada perempuan Indonesia untuk terjun ke politik dan mendedikasikan diri sebagai pelaksana aspirasi rakyat.

“Partai Perindo juga menyiapkan kader perempuan terbaiknya yang akan maju sebagai calon pemimpin. Mereka dibekali dengan kemampuan berpolitik santun sehingga bisa menyampaikan apa yang menjadi aspirasi rakyat, bukan sekedar janji saja,“ tegasnya.

Sumber: Partai Perindo

Read more ...

Verifikasi Faktual, Perindo Sambut Baik Putusan MK

Jumat, 12 Januari 2018 12:00

JAKARTA - Sekjen Partai Perindo Ahmad Rofiq menyambut baik keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait verifikasi faktual yang harus dijalani oleh semua partai politik (parpol) calon peserta Pemilu 2019.

“Kita menyambut dengan rasa senang atas keputusan MK itu, kita bersyukur bahwa keadilan itu dapat ditegakkan oleh MK,” ujar Rofiq saat dihubungi kemarin.

Menurut Rofiq putusan ini sejalan dengan semangat bahwa semua partai harus diperlakukan sama dan tidak boleh ada yang diistimewakan. “Semua sama dan harus diverifikasi sebagaimana ketentuan UU,” ucap Rofiq.

Rofiq melanjutkan, sisi positif dari putusan MK ini setidaknya partai-partai yang sebelumnya tidak diwajibkan menjalankan verifikasi maka mulai saat ini mulai memikirkan persiapan untuk mengikuti proses tersebut. Dan hal ini dapat menjadi momen dalam rangka persiapan pemilu 2019. “Bahwa mereka secara stuktural ada sebagaimana persyaratan,” kata Rofiq.

Menurut dia untuk mengikuti sebuah kontestasi pemilu 2019 dengan persaingan yang ketat maka kesiapan peserta perlu diuji melalui verifikasi.

“Jadi bagi Perindo justru ini sebuah keadilan yang kami cari. Dengan keadilan itu maka masyarakat akan mengetahui mana partai yang punya basis secara struktural dan keanggotaan,” imbuhnya.

Untuk Perindo yang saat ini tengah mengikuti proses verifikasi, posisinya sudah mendekati akhir. Dimana menurut dia tersisa beberapa kabupaten yang perlu dilengkapi persyaratannya.

“Tidak kurang dari 10 kabupaten yang menjadi bagian persyaratan itu dan Perindo punya optimisme didalam menjalankan proses,” tambah Rofiq.

Lebih jauh Rofiq tidak mempersoalkan dampak dari putusan MK ini, apabila KPU melakukan penyesuaian jadwal dan tahapan. Perindo menurut dia akan menyesuaikan keputusan itu.

“Tentu Perindo tidak keberatan, dengan penambahan waktu adalah konsekuensi keputusan MK. Perindo mengikuti tahapan yang akan dilakukan KPU, kami tidak ada beban, karena verifikasi telah berlangsung dan Perindo memenuhi persyaratan,” lugasnya.

Senada dengan Rofiq, Ketua Kuasa Hukum Partai Perindo Ricky K Margono juga menyambut baik putusan MK. Dia yakin putusan ini akan mengembalikan demokrasi Indonesia ketempatnya semula.

“Indonesia ke depan akan betul-betul bisa berdemokrasi. Menjalankan pemilu, seluruh partai harus diverifikasi,” kata Ricky.

Dia juga setuju bahwa verifikasi adalah sarana bagi partai politik memeriksa kembali kelengkapan kepengurusan dan keanggotaannya. Ricky juga berharap agar KPU dan Bawaslu bisa segera menyesuaikan putusan ini dengan peraturan yang baru.

“Kami mungkin meminta kepada KPU Bawaslu utnk segera menyelesaikan PR nya termasuk melakukan verifikasi kepada partai peserta 2014. Kita minta KPU Bawaslu bisa menjalankan putusan MK hari ini,” tambah Ricky.

Sumber: Sindo News

Read more ...

MK Putuskan Semua Parpol Wajib Diverifikasi, Sekjen Perindo: Keadilan Telah Ditegakan

Kamis, 11 Januari 2018 14:50

Partai Perindo menyambut baik keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa semua partai politik perserta pemilihan umum (pemilu) wajib diverifikasi.

Diketahui keputusan tersebut menyusul diterimanya permohonan uji materiil Pasal 173 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang Pemilu diajukan beberpa pihak.

Sekretaris Jenderal Partai Perindo Ahmad Rofiq mengaku senang dengan keputusan MK tersebut.

“Terkait keputusan MK yang mewajibkan kepada seluruh partai politik yang akan menjadi peserta pemilu 2019, Perindo menyambut hangat dan bersyukur bahwa keadilan telah ditegakan,” tuturnya kepada Okezone Kamis, (11/1/2018).

Dengan putusan itu, Rofiq berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bisa menjalankan perintah undang-undang.

“Saya minta kepada KPU dan Bawaslu menjalankan proses verifikasi ini sebagaimana perintah undang-undang dan PKPU yang berlaku,” ucapnya.

“Perlakuan partai lama dan partai baru harus sama dan tidak boleh ada diskriminasi,” tambahnya.

MK memutuskan untuk parpol lama yang sebelumnya ikut dalam Pemilu 2014, tetap harus diverifikasi saat ikut dalam Pemilu 2019.

“Mengadili, mengabulkan permohonan pemohon,” kata Ketua Majelis Hakim MK Arief Hidayat saat membacakan amar putusannya di ruang sidang MK, Jakarta Pusat.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyebutkan bahwa ketentuan verifikasi dalam UU Pemilu berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi parpol baru peserta pemilu. Oleh sebab itu, Mahkamah menilai verifikasi perlu dilakukan kepada seluruh parpol untuk menghindari perlakuan berbeda.

“Verifikasi dilakukan kepada seluruh parpol peserta pemilu tanpa membeda-bedakan antara parpol yang pernah ikut pemilu dengan yang baru mengikuti pemilu,” papar Hakim.

Tak hanya itu, Mahkamah menyatakan faktor lainnya adalah kondisi demografis Indonesia yang juga memiliki berpengaruh pada pemenuhan syarat verifikasi parpol peserta pemilu. Apalagi, pada pemilu 2014, hingga saat ini terdapat penambahan satu provinsi yakni di Kalimantan Utara.

“Terdapat penambahan satu provinsi, dengan demikian basis penentuan keterpenuhan syarat tentunya mengalami perubahan bagi parpol,” ujar Hakim.

Kemudian, Mahkamah berpandangan dinamika struktur organisasi di dalam parpol itu sendiri terus berkembang tiap tahunnya. Sebab itu, Mahkamah mengatakan hal ini akan berdampak pada pemenuhan syarat parpol peserta pemilu.

“Pengurangan jumlah akibat kematian dan migrasi juga akan berdampak masih atau tidak syarat keanggotaan masing-masing parpol,” kata Hakim.

Pengajuan gugatan terkait verifikasi ini sendiri, diajukan oleh beberapa parpol, yakni Partai Idaman, Perindo, dan Partai Solidaritas Indonesia. Mereka merupakan parpol baru yang ikut dalam Pemilu 2019.

Sumber: Okezone

Read more ...

Pilkada Serentak 2018, Hary Tanoesoedibjo: Jangan Ada Kampanye SARA, Jaga Persatuan dan Kesatuan

Rabu, 10 Januari 2018 23:00

JAKARTA - Pemilihan kepala daerah di berbagai penjuru nusantara sudah dimulai. Di gelaran akbar ini, Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) mengajak seluruh pihak untuk menjaga persatuan.

“Tahun ini pesta demokrasi, banyak pilkada. Ideologi kita Pancasila, jangan ada kampanye SARA. Jaga persatuan dan kesatuan, Indonesia milik kita semua,” kata HT, usai menghadiri ulang tahun ke-45 PDI Perjuangan di Jakarta, Rabu (10/1).

Dia berpesan kepada seluruh peserta pilkada, para calon pemimpin kepala daerah agar bersaing dengan sportif. Tidak melakukan kampanye yang menyinggung suku, ras maupun agama. Sebab landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Pancasila. Yang menjunjung tinggi kebhinnekaan, berbeda-beda namun satu bangsa. Dengan satu tujuan membangun Indonesia yang maju.

Kepada para pemilih, pria yang telah mengajar di lebih dari 180 perguruan tinggi tersebut berpesan agar memilih pemimpin yang memiliki kapasitas untuk membangun daerah sesuai dengan kompetensi daerah tersebut. Memilih pemimpin sesuai yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Partai berlambang rajawali tersebut juga sudah memberikan dukungan kepada beberapa calon kepala daerah yang diyakini memiliki kompetensi untuk membangun daerahnya. Kepada calon-calon tersebut Perindo akan bergerak all out mengerahkan seluruh jaringan partai bersama masyarakat untuk memenangkan pasangan yang didukung.

“Kita merindukan Indonesia yang sejahtera, itu harus dimulai dari daerah. Kalau daerah maju, Indonesia pasti maju, masyarakatnya sejahtera,” pungkasnya.

Sumber: Partai Perindo

Read more ...

Hary Tanoe dan Sejumlah Petinggi Parpol Hadiri HUT Ke-45 PDI-P

Rabu, 10 Januari 2018 14:40

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo menghadiri perayaan HUT ke-45 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (10/1/2018).

Pantauan Okezone di lokasi, Hary Tanoe hadir menggunakan kemeja berwarna putih berlambang Partai Perindo memasuki ruang acara sambil melambaikan tangan dan memberikan senyuman kepada kader-kader PDIP yang hadir.

Para politisi lainnya juga hadir seperti Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Sekertaris Jenderal PPP Arsul Sani, Sekjen Partai Nasdem Johny Plate.

Tak cuma itu, Menteri Kabinet Kerja seperti Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pendidikan Kebudayaan Muhajdir Effendy dan Jaksa Agung Muda H.M Prasetyo.

Rencananya, HUT PDIP kali ini akan dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional, seperti Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Rencananya acara ini akan dibuka langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Sumber: Okezone

Read more ...

Partai Perindo Ponorogo Fokus Jaring Caleg Berkualitas

Senin, 8 Januari 2018 20:25

PONOROGO - DPD Partai Perindo Kabupaten Ponorogo bersiap menerima pendaftaran caleg. Hal tersebut dipastikan setelah pihaknya resmi menerima hasil verifikasi faktual dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan bersiap menyambut Pemilu 2019.

“Setelah dinyatakan resmi memenuhi syarat, kami akan melaksanakan seleksi pen-caleg-an dan siap bertempur di Pemilu 2019 mendatang,” tegas Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Ponorogo, Lisdyarita usai menerima hasil verifikasi faktual, Sabtu (6/1/2018).

Lisdyarati menyebut keberhasilan ini menjadi awal perjuangan bagi Partai Perindo nantinya dapat mengantar wakil-wakil terbaiknya untuk bisa duduk di jajaran legislatif.

Menurutnya ini adalah tantangan yang harus diperjuangkan.

“Kami optimis nantinya dari sederet calon yang masuk pasti bisa menduduki kursi-kursi di DPRD,” tegas Lisdyarita.

Untuk diketahui, penyerahan hasil verifikasi faktual dilakukan Komisioner Bidang Hukum KPU Kabupaten Ponorogo, Teguh Wiyono, kepada Sekretaris DPD Partai Perindo Ponorogo, Welas Arso, dengan disaksikan oleh dua anggota Bawaslu Ponorogo di aula kantor KPU Ponorogo.

Dalam berita acara tersebut, dinyatakan bahwa verifikasi faktual terhadap kepengurusan DPD, kantor, keterwakilan perempuan dan keanggotaan Partai Perindo Ponorogo telah memenuhi syarat untuk ikut Pemilu Legislatif 2019.

“Alhamdulillah, puji syukur kami ucapkan atas lolosnya verifikasi faktual. Dalam tahap ini banyak hal yang dicek langsung oleh tim verifikator KPUD, Panwas dan pendamping. Di antaranya struktur kepengurusan, keterwakilan perempuan dalam struktur partai, alamat kantor partai dan keanggotaan Partai Perindo. Semua dinyatakan memenuhi syarat,” terang Lisdyarita.

Sementara itu, Komisioner Bidang Hukum KPU Ponorogo Teguh Wiyono mengatakan lolosnya Partai Perindo itu adalah hasil yang benar-benar riil, faktual dari tim yang turun ke lapangan sampai pada alamat yang tertera, yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan.

“Sebagai wujud kebersamaan, kita serahkan hasil verifikasi kepada perwakilan Partai Perindo dan PSI,” kata Teguh Wiyono, saat membuka acara penyerahan berita acara untuk Partai Perindo dan PSI.

Sumber: Partai Perindo

Read more ...

Rakorwil Pemuda Perindo Jawa Timur 2018, digelar

Sabtu, 6 Januari 2018 16:00

SURABAYA - Rapat Koordinasi Wilayah (rakorwil) Pemuda Perindo Jawa Timur tahun 2018 yang digelar di Sekretariat DPW Partai Perindo Jawa Timur pada tanggal 6 Januari mempunyai makna tersendiri dalam memperkokoh struktural salah satu sayap Partai Perindo ini dalam rangka menjadi garda terdepan Partai. Pergerakan Pemuda Perindo di tahun 2018 akan lebih masif, mengingat pesta demokrasi sudah akan dimulai di tahun 2018 hingga 2019 nanti. 

Ketua Umum DPP Pemuda Perindo, Effendi Syahputra terjun langsung dalam Rakorwil Pemuda Perindo di Jawa Timur ini, karena beliau mendapat instruksi khusus dari Ketua Umum Partai Perindo, Bapak Hary Tanoesoedibjo, untuk mempercepat pembentukan struktural kepengurusan disetiap daerah-daerah terkhusus di Wilayah Jawa Timur ini. Rakorwil ini diadakan bertujuan sebagai sarana konsolidasi awal tahun 2018.

“Pergerakan yang dilakukan Pemuda Perindo yang ada di Jawa Timur ini sudah bagus, untuk kedepannya kita masifkan kembali pergerakan-pergerakan kita. Untuk itu, mari kita bersama-sama rampungkan pembentukan DPD-DPD sebelum Rapimnas Partai Perindo tahun ini yang akan digelar pada bulan Maret nanti.” Ungkap Ketum DPP Pemuda Perindo, Effendi Syahputra.

Sementara itu, Ketua DPW Pemuda Perindo Jawa Timur, Nino Yogantoro, menyatakan rakorwil ini tidak hanya diadakan semata-mata sebagai sarana konsolidasi kepengurusan, tetapi juga sebagai sarana “Temu Kangen” bagi Pengurus Pusat, Wilayah hingga Daerah.

“Yah, Rakorwil ini tidak hanya semata-mata sebagai sarana konsolidasi saja, tetapi juga sebagai sarana temu kangen antara Ketua Umum DPP Pemuda Perindo dengan kadernya di Jawa Timur ini. Karena didalamnya ada komunikasi kekeluargaan, diskusi yang hangat dan saling memotivasi antara satu dengan yang lainnya.” Imbuhnya.

Lebih lanjut, Effendi Syahputra menginstruksikan kepada para kader Pemuda Perindo di Jawa Timur ini untuk ikut andil dalam pemilu legislatif nanti serta berkomunikasi lebih intensif dengan kepengurusan Partai Perindo di daerah-daerah.

“Ya paling tidak, 1 orang per dapil yang ada di Jawa Timur ini, Pemuda harus muncul ke permukaan, guna mewujudkan cita-cita Partai kita. Dan tidak lupa, mari kita tingkatkan komunikasi kita dengan pimpinan-pimpinan serta kader Partai Perindo yang ada di daerah Jawa Timur ini. Pemuda Solid, maka kemenangan Partai Perindo ada di depan mata.” Ungkapnya.

Read more ...

Golkar Malang Sanjung Militansi Partai Perindo

Jumat, 5 Januari 2018 18:15

MALANG - Ketua DPD II Partai Golongan Karya (Golkar) Kota Malang menyanjung sikap dan militansi Ketua DPD Partai Perindo Kota Malang Laili Fitriyah Min Nelly. Pasalnya, politisi perempuan itu cukup dikenal luas masyarakat Kota Malang.

“Terlebih beliau memang aktif di berbagai gerakan sosial, dan itu nantinya akan membawa nama Partai Perindo semakin besar,” ujar Sofyan Edy Jarwoko saat mengunjungi Kantor DPD Partai Perindo, Kamis (4/1/2018) sore.

Pertemuan tersebut, kata Sofyan, merupakan kunjungan balasan dari Partai Golkar yang sebelumnya, pada Mei 2017 lalu, Partai Perindo sowan ke Kantor DPD Partai Golkar Kota Malang.

Edy mengatakan kunjungan balasan Partai Golkar dilakukan di momen yang tepat, yaitu semakin mendekati perhelatan Pilkada dan Pemilu. Terlebih memasuki Pilkada 2018, wajar jika penggiat parpol-parpol tengah giat melakukan komunikasi politik antar-partai demi membangun kekuatan.

Dalam kegiatan tersebut Edy menyampaikan selamat atas lolosnya Partai Perindo dalam verifikasi faktual.

“Bisa dipastikan kontestan politik pada Pemilu 2019 mendatang akan semakin ramai,” akunya.

Partai Golkar pun, lanjut Edy, mengajak Partai Perindo turut serta aktif di Pilkada Kota Malang, serta bersama-sama menjaga situasi Kota Malang agar tetap kondusif selama perhelatan Pilkada dan Pemilu.

Ketua DPD Partai Perindo Kota Malang Nelly mengapresiasi kedatangan jajaran pengurus Partai Golkar tersebut. Baginya itu seperti kakak yang mengunjungi adiknya.

“Golkar kan salah satu parpol lama, ya kami senang menyambut kunjungan ini,” tuturnya.

Di luar kunjungan formal semacam itu, Nelly mengaku dirinya kerap melakukan komunikasi intens dengan Golkar dan juga parpol lain. Sejauh ini Partai Perindo masih menunggu waktu yang tepat terkait arah dukungan kepada sejumlah calon di ajang Pilkada.

“Yang pasti dukungan kami sesuai dengan arahan ketua umum, mendukung mereka yang memiliki visi misi perjuangan yang sama dengan Perindo,” tandasnya.

Sumber: Partai Perindo

Read more ...

Survei Parpol Baru, Pakar Politik Universitas Paramadina: Perindo Diterima Publik

Rabu, 3 Januari 2018 16:00

JAKARTA - Partai Perindo menjadi top of mind partai politik baru berdasar survei Saiful Mujani Research and Consulting. Dalam survei tersebut Partai Perindo mampu bersaing dan menyalip parpol lain yang lebih dulu hadir di kancah politik Tanah Air.

“Hasil survei SMRC tersebut menunjukkan Partai Perindo sebagai parpol baru diterima publik,” ujar Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio di Jakarta, Rabu (3/1/2018).

Founder Lembaga Survei Kelompok dan Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) ini menilai Partai Perindo sebagai parpol baru memiliki dua keistimewaan dibandingkan dengan parpol baru lainnya.

“Perindo ini cakap melakukan komunikasi publik yang konsisten dan mengusung sebagai partai baru dengan total,” tuturnya.

Artinya, lanjut Hendri, partai berlambang rajawali besutan Hary Tanoesoedibjo ini memiliki karakter sendiri yang sudah dibangunnya sejak pertama muncul.

Hendri memandang dalam waktu tiga tahun ini saja, Partai Perindo telah melakukan langkah tepat yaitu mencetuskan berbagai program keberpihakan kepada rakyat kecil yang pada akhirnya dikenal luas oleh masyarakat.

Contohnya program yang diperuntukkan bagi kalangan masyarakat bawah seperti Gerobak Perindo, fogging, baksos beras murah, pelayanan ambulans Perindo. Termasuk bantuan untuk nelayan, mesin perontok padi bagi petani maupun membina pelaku usaha.

Diketahui, SMRC memaparkan hasil survei bertajuk ‘Tahun Politik 2018: Kekuatan Partai Politik dan Calon Presiden’. Survei SMRC menyebutkan Partai Perindo masuk dalam 10 besar top of mind partai politik baru.

Survei ini menunjukkan masyakat semakin percaya dengan keberadaan partai pimpinan Hary Tanoesoedibjo tersebut. Survei dilakukan pada 7-13 Desember 2017 dengan jumlah responden 1.220 orang.

Pada simulasi top of mind menyebutkan Partai Perindo memperoleh nilai 1,4 persen mengalahkan partai senior seperti PAN 1,4 persen, Hanura 0,4 persen, PKPI 0,1 persen, PBB 0,1 persen, dan partai lain 0,1 persen.

Sedangkan, di urutan tiga terbawah diduduki oleh PBB dengan 0,3 persen, PSI, PKPI dan Partai Idaman dengan 0,1 persen.

“Response rate dalam survei ini 87 persen. Artinya, ada 1.059 responden yang jawabannya valid atau dapat dianalisis dengan margin of error kurang-lebih 3,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen,” terang Direktur Eksekutif SMRC Djayadi Hanan.


Sumber: Partai Perindo

Read more ...

SMRC: Hary Tanoe Masuk 5 Besar Kandidat Pendamping Jokowi 2019

Selasa, 2 Januari 2018 20:36

Hary Tanoesoedibjo, Ketua Umum Partai Perindo

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo masuk dalam deretan nama cawapres yang berpotensi kuat mendampingi Presiden Joko Widodo di Pemilihan Umum Presiden 2019 mendatang.

“Jika nanti dari Presiden Jokowi meminta ketua umum mendampinginya di Pilpres 2019, maka Perindo akan totalitas mengusung kemenangan,” ujar Sekretaris Jenderal DPP Partai Perindo Ahmad Rofiq, Selasa (02/01/2017).

Menurut Rofiq menjadi presiden atau wakil presiden merupakan hak bagi seluruh warga negara Indonesia.

“Jadi pasti ada kesempatan bagi setiap warga yang berpotensi untuk itu,” tuturnya.

Diketahui dari hasil survei Saiful Mujani Research Consulting (SMRC) menyebutkan terdapat lima calon terbaik untuk mendampingi Jokowi di Pilres 2019, nama M Jusuf Kalla di urutan pertama (14,1%), disusul di posisi kedua ada Agus Harimurti Yudhoyono (12,7%), kemudian Gatot Nurmantyo (12,2%) di urutan ketiga, kemudian di rangking keempat Hary Tanoesoedibjo (6,0%) dan di posisi kelima adalah Wiranto (5,0%).

Survei dilakukan pada 7-13 Desember 2017 dengan jumlah responden 1.220 orang, dengan metode multistage random sampling. Populasinya ialah warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun atau punya hak pilih.

“Response rate dalam survei ini 87 persen. Artinya, ada 1.059 responden yang jawabannya valid atau dapat dianalisis dengan margin of error kurang-lebih 3,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen,” kata Direktur eksekutif SMRC, Djayadi Hanan.

Sumber: Partai Perindo

Read more ...